Grafikanews.com - Mataram - DPRD Provinsi NTB resmi mensahkan raperda perubahan APBD menjadi perda APBD tahun 2020 dalam sidang paripurna yang di gelar pada Jum’at ( 28/8). Badan Anggaran DRPRD melalui juru bicaranya Hasbullah Muis menyepakati target pendapatan provinsi NTB ditetapkan sebesar, 5.332.914.002.420 rupiah.

“ Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar 1.816.566.221.000 rupiah, dana perimbangan 3.4 triliun,” jelas Hasbullah.

Banggar DPRD juga memberikan beberapa catatan kepada eksekutif. Diantaranya, impelementasi  terhadap perda percepatan jalan yang semula dianggarkan sebesar 250 miliar, hanya dapat dianggarkan sebesar 75 miliar pada Apbd tahun 2020.

“ Hal ini tentunya akan mengecewakan masyarakat dan akan membebani anggaran tahun tahun mendatang,” terang Hasbullah.

Adanya penundaan dana fokir juga tahu 2020 sebesar 100 miliar, juga akan membebani Apbd tahun 2021. Banggar juga menilai, banyak kegiatan OPD yang tidak terealisasi yang berpengaruh pada capaian program kerja yang  tercantum dalam RPJMD provinsi NTB tahun 2018-2023.

Selain itu, refokusing anggaran untuk mengatasi pandemic covid 19 hanya menitik beratkan pada 3 hal pokok yakni, anggaran kesehatan, anggaran JPS, dan anggaran ekonomi kreatif.

“ Banggar menilai masih bayak anggaran yang tidak diperlukan yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan covid 19, sehingga menjadi tidak efisien dan terkesan pemborosan,”urai Hasbullah.

Sementara itu wakil Gubernur NTB Dr.Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalillah M.Pd berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan DPRD menjadi APBD yang aspiratif, responsive,akseleratif serta mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan masyarakat NTB.

“ Persetujuan ini kami yakini telah melalui proses pembahasan dan kajian yang mendalam dari DPRD,” tegas wanita yang akrab di sapa Umi Rohmi itu.

Rohmi menegaskan catatan catatan yang diberikan anggota DPRD akan menjadi perhatian dan pertimbangan dalam melaksanakan pemerintahan kedepan.

“ Terimakasih atas komitmen seluruh pimpinan dan anggota Dprd yang telah menyelesaikan pembahasan APBD perubahan ini,”pungkas Rohmi. (Dis-RED)