DPRD Nilai Pemberhentian THL Tidak Manusiawi

Suasana hearing di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait Pemberhentian THL

Grafikanews.com-Banyuwangi- Kebijakan eksekutif melakukan pengurangan dan pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) menururt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang tidak manusiawi. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono, menegaskan hal itu kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD & Diklat), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bidang Organisasi pemkab Banyuwangi di Ruang Khsusus DPRD Banyuwangi Senin (1/03/2021)

“Untuk THL yang diberhentikan ini kan kasihan, dia sebagai tulang punggung keluarga, punya anak, istrinya mungkin hamil. Dan posisinya apa tidak stress THL yang diberhantikan tersebut, saat ini kan suasannya sedang prihatin dan negara wajib hadir.”tegas Ruli.

Selain itu politisi gaek partai golkar itu mengaku terkejut,mengetahui kepala dinas dan pimpinan SKPD ada keleluasaan untuk mengangkat karyawan. Padahal, sudah ada PP 48 thn 2018 yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia tidak boleh mengangkat THL. Tetapi kenyataannya setelah PP tersebut keluar dan diumumkan, Sekda Banyuwangi masih kecolongan lebih dari 800 orang. Disatu sisi melarang namun disisi lain membiarkan.

“Kira-kira yang salah siapa, okelah termasuk DPRDnya salah. Tetapi kami juga berusaha mencari solusi. Jadi langkah selanjutnya dewan masih memberi kesempatan kepada BPKAD BKD dan Bidang Organisasi untuk berkoordinasi dengan Sekda dan bupati Banyuwangi baru.

Senada dengan Ruliono, wakil ketua 1 DPRD Banyuwangi, H.M Ali Mahrus, pengurangan THL dimusim pandemi kurang pas dan Bupati yang baru harus segera ambil sikap yang tepat dan bijak.

” Pengurangan THL sebanyak 330 an lebih itu di tengah pandemi tentu evaluasi yang dilakukan oleh SKPD itu tidak serta merta mengurangi rekan – rekan THL yang ada di masing masing SKPD. Memang ada kekeliruan prosedur karena Sekretaris Daerah sendiri di tahun 2018-2019 mengeluarkan surat edaran tidak boleh menerima THL baru. Ternyata di kurun waktu pasca turunnya surat edaran itu terjadi hilang kontrol kaitan penerimaan THL sebanyak 812 orang yang sudah keterima di masing – masing SKPD padahal sudah ada surat edaran,” ujarnya.

Masih Mahrus, berkaitan dengan rencana pengurangan THL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi yang ada di beberapa SKPD kami dari DPRD sepakat secara pribadi ataupun lembaga tidak setuju, apalagi pengurangan ini di tengah kondisi pandemi.

"Jika bicara terkait Anggaran Pendapatan Daerah kita mampu dan tidak ada beban, tapi kalau untuk urusan skema prosedur lebih baik kita setuju. Sekarang ini kan masing – masing SKPD menerima THL baru tanpa ada kordinasi dengan yang atas, jadi tidak satu pintu,"paparnya

Sementara Nafiul Huda, Kepala BKD dan Diklat Banyuwangi mengungkapkan rencana rasionalisasi tidak ada akan tetapi pengaturan berdasarkan rencana Analisis Jabatan (Anjab) adalah proses memperoleh data jabatan untuk kepentingan program kepegawaian di instansi pemerintah. Sedangkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Kondisi yang ada saat ini masih over karena selama ini pengangkatan berdasarkan keinginan bukan pada kebutuhan.

“Berdasarkan ABK pengurangan sekitar 800 tetapi itu tidak mungkin. Karena baru sekitar 300 sudah ramai. Jadi nanti kami akan laporkan kepada Bapak Sekda Banyuwangi supaya nanti beliau yang memberikan keputusan,”jelasnya.(AM)

 

 

Leave a Reply