Grafika News – Mataram – Penunjukan PT Gerbang NTB Emas sebagai satu satunya penyedia jasa pengadaan sembako menuai kritikan dari DPRD NTB. Ketua Fraksi PKB DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani saat gelar rapat dengar pendapat DPRD NTB dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan dampak Covid 19 pemprov NTB, Rabu ( 8/4/2020) menilai dana sebesar 80 miliar tidak masuk akal jika dikelola satu perusahaan .

“ Tidak masuk nalar dan logika bagi kami hanya satu perusahaan yang mengelola dan sebesar itu,” tegas Hadrian.

Hadrian yang pernah mengadakan 500 paket sembako untuk masyarakat, mengaku kesulitan mendapatkan barang-barang tersebut.

Senada dengan Hardian, ketua fraksi Demokrat TGH Mahali Fikri memiliki pengalaman yang sama yakni kesulitan mencari sembako saat mengadakan sembako 500 paket. Bahkan dirinya mengaku sudah mendatangi berbagai distributor, namun tetap menemukan kesulitan dilapangan.

“ ini kebijakan aneh bin ajaib yang tidak sesuai logika jika menunjuk satu perusahaan saja dalam rentang waktu singkat,” tegas Mahali

Tak hanya mengkritisi penunjukan PT GNE sebagai penyedia jasa tunggal, fatwa MUI NTB yang sempat menimbulkan pro kontra juga menjadi sorotan. Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Ruvaeda meminta Asisten II Pemprov NTB, H. Ridwan Syah untuk segera meluruskan persoalan fatwa MUI tersebut.

“ Jangan sampai ada pro kontra dimasyarakat,” pinta Isvie.

Kurang terintegrasinya informasi tentang covied 19 juga menjadi sorotan para wakil rakyat. Wakil ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm mensinyalir adanya ego sektoral.

“ Seringkali ada perbedaan data jumlah ODP, PDP yang di sampaikan ke masyarakat, harusnya satu pintu informasi, ada jubir khusus penanganan korona, kondisi saat ini semua pihak harus menjaga kekompakan dan kebersamaan,” kata Mori.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Asisten II Pemprov NTB, H. Ridwan Syah mengatakan akan segera melakukan koordinasi dan menyampaikannya pada Gubernur. Ridwan menjelaskan, penunjukan PT GNE bukan semata mata ingin melakukan monopoli. Sesama institusi pemerintah, Pemrov dan dan Bulog tidak bisa melakukan kerjasama pengadaaan sembako.

“ Kita punya BUMD, kita dorong PT GNE untuk kerjasama dengan Bulog dalam rangka pengadaan sembako itu, kalau untuk pengadaan masker kita melibatkan UMKM di kabupaten/kota se NTB,” terang Ridwan.

Mengenai koordinasi organisasi Satgas penanganan dan pencegahan virus covied 19, Ridwan menyatakan organisasi tersebut sudah terorganisir.

“ Pak gubernur sudah menunjuk kepala BPBD NTB dibantu OPD teknis lainnya sebagai juru bicara, dinas kominfotik dan humas membantu penyebaran informasinya,” kata Ridwan. ( AM)