"Panglima TNI diharapkan fokus terhadap fungsi TNI sebagai Alat Pertahanan Negara. Bagaimanapun keutuhan NKRI sebagai harga mati tidak hanya simbol belaka. Kegiatan separatis di Papua harus segera diatasi," tegas Saifullah Tamliha kepada Kabar Berita RMOL di Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut Wasekjen PPP ini, jika diperlukan Panglima TNI beserta para Kepala Staf TNI berkantor di Papua dalam rangka menyikapi gerakan separatis.

"Dan jika perlu Panglima TNI dan para Kepala Staf berkantor di Papua," tuturnya.

Saifullah menambahkan, menyikapi persoalan Papua Barat bisa diselesaikan dengan dua cara yakni pendekatan militer dan diplomasi internasional. Sebab, kedua pendekatan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyikapi gerakan separatisme.

"Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal  namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional," ujarnya.

"Semua negara, termasuk Amerika sama polanya ketika berhadapan dengan kelompok separatis di negaranya," demikian Saifullah Tumiha.

 

(Sumber : RMOL)