Grafika News – Lombok Barat – Plt. Kabag Humas Protokol Kabupaten Lombok Barat memberi tanggapan terkait Penawaran Gubernur NTB kepada Pemkab Lobar dan Kota Mataram untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Untuk Pemkab. Lombok Barat, saya kira termasuk Kota Mataram, sepertinya berat untuk melakukan PSBB sesuai arahan pak Gubernur," terang Ahkam saat dihubungi via telpon, (Senin, 04/5/2020)

Ahkam menambahkan, ditinjau dari aspek resiko anggaran sangat tidak memungkinkan untuk menerapkan PSBB di lobar.

"Dari hasil refocusing dan realokasi anggaran, kita hanya mampu untuk JPS (Jaring Pengaman Sosial, red) COVID 19, selebihnya membutuhkan anggaran yang luar biasa besar," papar Ahkam.

Menurutnya, jika PSBB diberlakukan maka Pemkab Lombok Barat harus mengalokasikan anggaran yang bisa menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan untuk 685 ribu jiwa lebih atau lebih dari 250 ribu Kepala Keluarga.

"Kecuali APBD Provinsi bisa ikut fokus membantu penuh, tapi saya pun tidak yakin karena saat rakor kemarin pun itu tidak jelas," kata Ahkam.

Menurutnya jika PSBB diberlakukan, maka Pemkab Lombok Barat wajib menyediakan dan mensuplai kebutuhan pangan dan itu pun harus diantarkan rumah ke rumah.

"Jumlahnya sangat besar. Jika PSBB berlaku 20 hari saja, maka setiap KK harus diantarkan sembako. Katakanlah 250 ribu per minggu, maka dibutuhkan anggaran sebesar 187,5 milyar. Nah kita saja sudah pusing dengan refocusing dan realokasi 60 milyar, apalagi 187,5 milyar. Uangnya dari mana?," keluh pria yang juga kadis pariwisata lobar

Saat ini, menurut Ahkam, Pemkab Lombok Barat lebih memilih Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD).

"Pola ini insya Allah lebih efektif karena mengedepankan aspek kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Saya salut dengan Pemerintah Desa yang masih aktif melakukan pembatasan di desanya masing-masing, walaupun itu pun masih terbatas," aku Ahkam.

Selain PSBD, Pemkab Lombok Barat mengambil kebijakan melakukan isolasi terpusat kepada para ODP dan PDP.

"Untuk PDP, kita lokalisir di RSUD TRIPAT dan RSUD Awet Muda. Untuk ODP, kita lokalisir di SKB Gunung Sari dan Sanggar Mutu Gerung. Sekiranya sudah penuh, kita akan menyiapkan GOR dan saat ini juga menyiapkan PPLP di Gerung," terang Ahkam.

Selain tempat-tempat itu, imbuhnya, pihak Pemkab masih memprospek Panti Petirahan Anak, Bapelkes dan beberapa hotel tempat belajar di 3 SMKN di wilayah Lombok Barat untuk menjadi pusat karantina lainnya.

"Itu semua aset provinsi. Kita sudah berkomunikasi, tapi Pemprov belum mengizinkan. Entah kenapa," tanya Ahkam. (Gus)