GrafikaNews.com - Berbagai permasalahannya yang sering dihadapi pada anak dan kaum perempuan membutuhkan langkah-langkah strategis dalam penyelesaiannya. Diantaranya yang paling penting adalah upaya preventif, yakni dengan melakukan edukasi yang masif dan berkesinambungan kepada masyarakat. 

"Edukasi inilah yang terus kita dorong, salah satunya melalui program unggulan Revitalisasi Posyandu. Selain itu edukasi sekaligus sosialisasi kepada lembaga-lembaga pendidikan maupun di tengah kehidupan masyarakat juga terus kita upayakan," ungkap Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, ketika menerima Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI dalam rangka membahas Monev Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dan Upaya Perlindungan Korban Kekerasan (Korban Kekerasan Seksual), bertempat di ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (18/11).

Melalui program Unggulan Revitalisasi Posyandu, Pemprov NTB yakin edukasi terkait seluruh permasalahan kesehatan dan sosial kemasyarakatan dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilirnya. Ini adalah suatu konsep integrasi untuk merevitalisasi peran posyandu sebagai unit layanan kesehatan terkecil dan penting di tengah-tengah masyarakat. 

"Kenapa revitalisai posyandu terus kami dorong, karena di posyandu keluarga akan menjadi benteng pertama edukasi kesehatan masyarakat. Untuk itu, revitalisasi posyandu diharapkan akan menjawab semua kebutuhan masyarakat. Bukan hanya kesehatan ibu dan anak, tetapi kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat," ungkap Ummi Rohmi.

Oleh karena itu, lanjut Ummi Rohmi, kegiatan edukasi harus menyasar seluruh lapisan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa. Begitu juga edukasi kepada anak-anak tentang bahayanya pernikahan di usia anak, bahaya narkoba, bahaya putus sekolah dan upaya mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi pada perempuan.

"Sebenarnya kegiatan edukasi merupakan ujung tombak dari segala wujud kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Meskipun tidak mudah, tapi harus terus kita dorong dan upayakan," tegas Ummi Rohmi.

Menanggapi itu, Ketua Rombongan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, Aditia menjelaskan, dalam kunjungan ini, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan di NTB. Begitu juga dengan upaya pencegahan terhadap kekerasan anak dan kekerasan seksual di Provinsi NTB.

"Sebenarnya, kunjungan kami untuk lebih banyak mendengar arahan dari Ibu Wagub terkait apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Sehingga hasil dari Monev itu akan menjadi bahan kami untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat," ungkapnya.

Dalam kunjungan sebanyak lima rombongan Tenaga Ahli Kantor Presiden RI turut didampingi oleh beberapa kepala OPD lingkup Pemerintah NTB. (*)