PUPR NTB Optimis Infrastruktur Unggulan Skala Prioritas Rampung 2023

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Ridwansyah, M.Sc

Mataram, Grafikanews.com - Tantangan  kedepan yang dihadapi PUPR adalah bagaimana program kePUan bisa membackup program-program unggulan infrastruktur daerah seperti kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata, desa wisata, industrialisasi dan program  unggulan lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB Ir. Ridwansyah, M.Sc.

Menurutnya, waktu yang tersisa untuk bekerja di PUPR ini sekitar 2 tahun lagi  seiring mengawal kepemimpinan Gubernur DR Zul dan Wagub Umi Rohmi dalam mempercepat  pembangunan infrastruktur.

Ridwansyah memaparkan beberapa program nyata kedepan dalam waktu dekat harus segera di implementasikan. Karenanya, perlu memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga program unggulan seperti pembangunan  infrastruktur ruas jalan yang menghubungkan Bandara ZAM ke Mandalika bisa selesai tepat waktu.

Dengan demikian jelasnya, PUPR bisa membackup kegiatan MotoGP pada bulan Maret 2022 yang akan diawali dengan World superbike pada bulan November ini.

Kaitannya dengan MotoGP, menurut Ridwansyah bukan hanya soal jalan tetapi juga perlu memperhatikan infrastruktur  untuk hunian pariwisata. Karena yang lainnya juga berkaitan dengan infrastruktur walaupun tidak semua biayanya dari daerah.

Lebih lanjut Ridwansyah memaparkan, untuk persoalan yang kedua adalah masalah yang dihadapi dalam kondisi Covid-19 sebagai kendala yang menyebabkan refocusing anggaran sehingga banyak anggaran yang terpangkas.

Karenanya PUPR memilih program apa saja yang menjadi prioritas. Misalnya untuk mendukung pembangunan jalan, pembangunan fasilitas prasarana dasar air bersih, air minum untuk desa wisata yang merupakan suatu program unggulan.

"Dari pada kita menggarami laut lebih baik kita memilih program program mana yang menjadi unggulan untuk diprioritaskan," jelas Kepala PUPR NTB kepada wartawan, Senin (16/8).

Soal infrastruktur jalan sudah mencapai 86 persen, Ridwansyah merasa yakin dan optimis akan selesai sebelum akhir 2023. "Untuk program pembangunan jalan sendiri sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dana untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

Pinjaman itu kata Ridwansyah, adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui PT SMI sebagai BUMN pemerintah pusat. Diberikan kepada daerah untuk pemulihan ekonomi antara lain digunakan untuk jalan Infrastruktur   yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dekat jalan dan jembatan yang terputus di Bima, Sumbawa, Dompu, termasuk di Lombok.

Namun demikian, pihaknya harus mampu melakukan efisiensi memanfaatkan  sumber dana yang lain. Terkait dengan proyek seperti yang ada di Sumbawa dan lainnya, Ridwansyah mengatakan itu semua on progres. Pembangunan jalan yang direncanakan tahun 2019 dikerjakan dari tahun 2020, 2021 sampai tahun 2022.

"Jadi bukan proyek tiba-tiba dan itu ada kriteria-kriteria perencanaan, ada umur rencana dan ada perkiraan kepadatan lalu lintas," jelasnya.

Perbaikan jalan di kurun waktu 10 tahun sudah harus diperbaiki karena hancur. "Karenanya formulasi seperti ruas jalan harus dipelihara dan ditingkatkan agar kerusakannya tidak meluas. Sebab, kalau jalan itu tidak segera ditangani dan tidak dipelihara dengan baik, maka cepat rusak karena memang umurnya 10 tahun," ujarnya.

"Jadi apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaannya yang harus dikoordinasikan sebaik-baiknya karena persoalan pembangunan jalan bukan hanya soal teknis. Tapi juga menyangkut masalah sosial."

Terkait pelebaran sejumlah ruas jalan provinsi yang terkesan mengabaikan keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan pemotongan pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun. Kadis PUPR yang baru dilantik ini menyebutkan proyek yang sedang dilaksanakan itu sudah dikoordinasikan jauh-jauh hari. Termasuk ganti rugi lahan dengan Kota Mataram ada kewajiban untuk menanam kembali pohon sebagai pelindung. "Inilah mengapa memang penting melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika mengawali pekerjaan agar tidak menimbulkan mis komunikasi," katanya.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu barang (pekerjaan proyek, red) memang sudah direncanakan dengan baik. Ada kriteria-kriteria dan catatan-catatan dari pimpinan," ujarnya menyudahi. (Rir)


Tags: