Grafika News – Mataram - Anggaran pengadaan Kendaraan Dinas (RANDIS) Pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar terus menuai reaksi dari kalangan masyarakat, tidak ketinggalan aktivis mahasiswa pun buka suara dan meminta agar rencana pengadaan mobil dinas ditinjau ulang.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram Andi Kurniawan, meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang. Karena Menurutnya, pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis itu tidak etis di tengah banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat NTB saat ini.

"Kami tentu meminta agar niat tersebut ditinjau ulang, masih banyak masyarakat NTB yang butuh kehadiran pemerintah dalam masalah mereka. Ada soal hutan, banjir dan belum soal kemiskinan. Janganlah tambah lagi sakit rakyat," terang Andi.

Pihaknya pun mengkritisi kinerja DPRD NTB di bawah kepemimpinan Hj. Isvie Rupaeda. Menurutnya, wajah DPRD NTB sama saja dan tidak jauh berbeda.

"Apa pimpinan NTB itu pernah menengok rakyat di Pondok Perasi Ampenan Mataram yang di gusur? Anggota DPRD NTB dibawah pimpinan Bu Isvie Rupaeda dulu dan sekarang tidak jauh berbeda," ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya tetap merasa pesimis dengan adanya protes semacam ini. Pasalnya berkaca tahun lalu pada saat rencana Kunker keluar negeri diprotes habis-habisan oleh banyaknya elemen masyarakat, namun tetap juga dilaksanakan.

"Dulu kami telah protes karena Kunker keluar negeri yang habiskan anggaran miliaran rupiah dalam keadaan masyarakat NTB tertimpa musibah gempa. Kami sampai duduki ruang paripurna DPRD NTB, tapi mereka tetap lakukan. Itulah wajah wakil rakyat kita. Kami meminta Pimpinan DPRD NTB untuk mempertimbangkan, demi rakyat," tambah Andi.

Senada dengan itu, Sekertaris jendral (sekjen) Pelajar Mahasiswa Pecinta Lingkungan NTB, Ipan Apriono, dengan tegas menolak rencana tersebut.

"Menurut kami nominal uang yang dianggarkan untuk membeli mobil sangat berlebihan dan kami tidak setuju akan hal itu," tegasnya.

Ipan menyarankan supaya anggaran sebanyak itu agar disalurkan untuk normalisasi sungai dan pengadaan fasilitas kebersihan di tempat-tempat wisata yang kini masih minim.

"Seperti tempat wisata yang ada di Gili Meno,  Kondo dan Trawangan seperti bak sampah, pick-up dan sebagainya. Tentu masyarakat akan merasa nyaman dan bisa menikmati dana tersebut dengan adanya fasilitas apabila diberikan," ungkapnya. (Gus)