• Kamis, 13 Juli 2020

Lakukan Audiensi, Aliansi Mahasiswa Desak Keterbukaan Informasi di Desa Sukarara

Nurul Ilham: Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Desa Sukarara

Nurul Ilham: Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Desa Sukarara

Grafika News - Lombok Timur - Sampaikan aspirasi, Aliansi Mahasiswa Se-Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, mengadakan Audiensi dengan Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan, guna menyampaikan aspirasi Mahasiswa serta keresahan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Sukarara.

Baca juga:

Audiensi yang berlangsung di Kantor Desa Sukarara tersebut, dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pendamping Desa Sukarara. Rabu, (13/05/2020)

Adapun beberapa hal yang menjadi Keluhan Mahasiswa serta masyarakat kepada Pemerintah Desa Sukarara diantaranya adalah: Keterbukaan Informasi Desa. Trasnsparansi Anggaran Penanggulangan Bencana Covid-19. Dan mekanisme pendataan penerima bantuan yang diterima desa untuk disalurkan kepada masyarakat.

Lakukan Audiensi, Aliansi Mahasiswa Desak Keterbukaan Informasi di Desa Sukarara

Nurul Ilham, Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa menuturkan, dari hasil Audiensi, lahir beberapa pernyataan pemerintah Desa Sukarara yaitu:

1. Pihak Desa mengakui bahwa Keterbukaan informasi merupakan salah satu kekurangan dan kelemahan Pemerintah Desa.

2. Pihak Desa belum bisa memberikan Transparansi Anggaran Penanggulangan Covid-19 dengan alasan APBDes perubahan belun final sehingga belum bisa menyusun RAB Penanggulangan Bencana COVID-19 yang telah direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,-.

3. Pihak Desa mengakui kewalahan dalam melakukan pendataan penerima bantuan dengan beberapa alasan :

a. Mendapatkan akses data yang terlambat dan mendadak.

b. Data penerima BST KEMENSOS dan PKH BPMT diolah dipusat sehingga menjadi hambatan pendataan, agara tidak ada yang doble

c. Terlalu banyak jenis bantuan sehingga menyebabkan kewalahan dalam mendata penerima bantuan seperti, BST KEMENSOS, Paket Sembako APBD2, BLT DD, JPS Gemilang, PKH BPMT.

Selanjutnya, berdasar tanggapan pihak Pemerintah Desa atas problem yang terjadi diatas dan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2004, Permendagri No. 20 Tahun 2008, PP No. 11 Tahun 2019, dan UU No. 14 Tahun 2008. Aliansi Mahasiswa Desa Sukarara MENDESAK:

1. Mendesak pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas keterbukaan informasi desa yang dapat diakses serta dijangkau oleh semua masyarakat desa dan Meminta sistem informasi desa yang sudah ada untuk segera dibenahi.

2. Mendesak Desa untuk mengedepankan asas pengelolaan keuangan desa secara Trasnparan, akuntable, dan partisipatif sesuai aturan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Mendesak Desa untuk mendata dan memiliki data yang memenuhi kelayakan penerima bantuan, agar tepat sasaran dan tidak terjadi kecemburuan sosial ditengah masyrakat.

4. Mendesak Pemerintah Desa untuk menempel semua data penerima bantuan BST KEMENSOS, Paket Sembako APBD2, BLT DD, JPS Gemilang, PKH BPMT untuk meminimalisir kecurigaan-kecurigaan masyarakat guna mencapai keterbukaan informasi (UU No. 14 Thn. 2008).

5. Mendesak Pemerintah Desa untuk segera memperbaiki data penduduk guna melengkapi data desa untuk meminimalisir problem pendataan, mengingat data penduduk bukan hanya untuk mengakses bantuan melainkan data penduduk juga untuk mempermudah pemerintah desa dalam meramu ketepatan setiap kebijakan dengan melihat jumlah dan potensi pendududk yang ada.

6. Kami mahasiswa Desa Sukarara berkomitmen untuk tetap mengawal setiap kebijakan pemerintah desa guna terciptanya Good Govermance di lingkup Desa Sukarara. (Eff/*)


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook:

Tambahkan Komentar