Mataram, Grafikanews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat DPRD Provinsi NTB, Jum'at (19/08).

Dokumen rancangan perubahan KUA PPAS tersebut diterima dari Pemprov NTB. Diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda selaku pimpinan rapat di dampingi Wakil Ketua, H Muzihir.

Untuk selanjutnya, dokumen tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-Komisi DPRD NTB.

Dalam sambutannya, wagub mengatakan jika ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2022 tumbuh cukup signifikan. "Tahun ini pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,99 persen. Ini cukup signifikan," ujar Ummi Rohmi sapaannya.

Ia mengatakan jika arah kebijakan pembangunan NTB difokuskan pada nilai tambah pertanian atau agribisnis, industrialisasi, parawisata dan ramah investasi, penguatan sistem daerah dengan sasaran dan target pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, generasio, IPM dan kesempatan kerja yang semakin luas.

Wagub menambahkan, saat ini kondisi fiskal di tahun 2022 mengalami kontraksi, dengan adanya penurunan dana transfer pusat khususnya dana insentif daerah yang berkurang secara signifikan dan sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan.

"Menyikapi itu, pemerintah terus mencari solusi dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensial, karenanya perlu dilakukan penyesuaian terkait arah sasaran dan target rencana pembangunan Provinsi NTB tahun 2022," ungkapnya.

Wagub menuturkan garis besar rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2022 menyangkut tiga komponen, yakni; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

"Perubahan Pendapatan Daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 5,480 Triliun lebih, meningkat sebesar 1,51 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp 5,399 Triliun," bebernya.

"Perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 6,127 Triliun rupiah lebih bertambah Rp 165 Miliar lebih dari APBD 2022 yang semula sebesar 5,961 Triliun lebih atau meningkat sekitar 2,78 persen. Terjadi defisit sebesar 646 Miliar lebih yang ditutup dari SiLPA tahun berjalan dan pinjaman daerah," tambahnya.

"Perubahan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan 646 Miliar rupiah lebih. Meningkat dari APBD 2022 yang semula berjumlah 562 Miliyar rupiah lebih. Tingkatan yang dimaksud berjumlah 64 miliar rupiah naik sekitar 14,96 persen," pungkas wagub. (Red)