Mataram, Grafikanews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menggelar sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu 2024, dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB. Bertempat di ruang rapat paripurna Kantor DPRD NTB, Senin (2/10).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap penyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Kegiatan ini dipandu langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua, Nauvar Furqoni Farinduan, dan H Muzihir, serta diikuti anggota DPRD lainnya.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan Ketua Bawaslu NTB, Itratip hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 ini.

Pada kesempatan itu, pimpinan dan anggota DPRD NTB melontarkan sejumlah pernyataan kepada Ketua KPU dan Bawaslu NTB terkait dengan keresahan mereka selaku kontestan Pileg 2024.

Ketua DPRD NTB menuturkan bahwa dalam waktu dekat dewan akan melakukan kegiatan reses. Ia berharap jajaran Bawaslu juga memahami agar kegiatan resmi reses itu tidak dipolitisir untuk dikait-kaitkan dengan kegiatan kampanye sebagai caleg.

“Kami akan lakukan reses tetapi kami prihatin setiap langkah kita selalu diawasi dan setiap yang datang dilaporkan. Kami ingin reses tidak dipolitisir. Kami kasi honor transport kepada peserta sosialisasi, langsung dilaporkan, langsung diperiksa,” kata Isvie.

Isvie menambahkan, jika pihaknya ingin menciptakan pemilu yang luber jurdil dan bermartabat. Sebagai kontestan pihaknya juga tak ingin menabrak aturan pemilu. Sehingga sangat penting Bawaslu maupun KPU memberikan penjelasan lebih teknis terkait dengan aturan main pemilu.

“Kami harapkan diberikan rambu-rambunya, apakah boleh atau tidak boleh kita berikan transport bagi peserta sosialisasi. Kami mohon DPRD dibantu, tidak langsung semprit-semprit, kalau ada kekeliruan di lapangan diberitahukan secara persuasif,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratip menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Salah satunya adalah menangani penanganan pelanggaran.

“Saya perlu menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa yang perlu kita perhatikan dalam pemilu adalah penanganan pelanggaran, pelanggaran ini contohnya netralitas ASN, politisasi SARA, hoaks, dan masih banyak lagi, namun yang saat ini ramai dibicarakan di NTB adalah isu netralitas ASN,” jelas Itratip dalam pemaparannya.

Itratif menjelaskan rumus pelaksanaan pemilu yang aman adalah peserta pemilu tidak boleh saling memprovokasi untuk melakukan tindakan pelanggaran. “Kalau semua tertib pemilu akan berjalan aman, tapi yang terjadi semua (caleg) saling goda, sehingga ada yang tergoda untuk melakukan hal-hal diluar aturan,” jelas Itratif.

Alasan mengapa caleg petahana lebih banyak mendapat laporan? Ia menjelaskan sebab petahana dianggap sebagai musuh bersama oleh caleg-caleg penantang yang ingin merebut kursinya. Sehingga segala cara dilakukan untuk menyerang caleg petahana.

“Karena kursi yang diperebutkan sedikit, tapi yang memperebutkannya sangat banyak. Sehingga kecurigaan itu tidak muncul dari pengawas, tapi muncul dari pesaing yang ingin merebut kursi. Sehingga saran kita kalau mau reses, koordinasi dengan penyelenggara pemilu di kecamatan,” jelasnya.

Itratip juga mengingatkan terkait pelanggaran netralitas ASN, dan penyebaran hoaks yang sering terjadi di kalangan masyarakat. "Pelanggaran netralitas ASN sendiri apabila terbukti maka pelakunya akan diberikan sanksi berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian," tegasnya.

Selain pelanggaran netralitas ASN, Itratip mengingatkan dalam tahapan kampanye partai politik peserta pemilu harus memahami betul peraturan dan larangan dalam melakukan kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK), serta mematuhi jadwal kampanye yang telah ditentukan.

“Saya harap kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilu ini dengan menaati peraturan, seperti halnya ketika menempelkan baliho yang ditempel disembarangan tempat, serta jangan sampai isi spanduk mengandung ujaran politisasi SARA. Saya yakin saudara-saudara yang ada disini lebih memahami atas semua ini,” terangnya.

Sedangkan, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa sistem pemilu terus main membaik dan makin teransparan. Kelemahan-kelemahan pemilu sebelumnya yang jadi ruang terjadi kecurangan terus ditutupi sehingga celah sekecil apapun ruang pelanggaran itu diminimalisir.

“KPU berkomitmen terus memperbaiki sistem agar semakin baik. Pemilu 2024 punya alat deteksi, kalau dia merah berarti tidak benar datanya. Sistem kontrol penyelenggara pemilu semakin baik, baik dalam sistem rekapitulasi dan sistem perhitungan suara," ujarnya.

"Kami juga sudah menggunakan sistem aplikasi E-rekap, sehingga sangat kecil ruang untuk memanipulasi suara,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, KPU dan Bawaslu bersama DPRD NTB berkomitmen mensukseskan pemilu dan menciptakan pemilu damai, aman dan berintegritas. (Red)