Cakada Kurang Kreatif, Hanya 2 Persen Yang Memanfaatkan Media Melalui Medsos

Para Narasumber Ngetrend Media

GrafikaNews.com - Calon kepala daerah (Cakada) yang berkompetisi dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020, dinilai kurang kreatif. Buktinya, hanya 2 persen dari 270 calon kepala daerah yang menggunakan medsos. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam menegaskan hal tersebut saat menggelar diskusi dengan insane media pada acara Ngetrend Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di hotel Astoria, Jum’at (20/11/2020).

“Bagi masyarakat pilkada saat ini tidak menarik, masyarakat lebih memikirkan tentang pekerjaan, ibu ibu lebih memikirkan proses belajar daringnya putra putrinya, untung masih ada media yang membuat pilkada masih menarik,sayangnya media melalui medsos tidak dimanfaatkan cakada,”kata Alfitra.

Pilkada ditengah pandemi ini imbuh Alfitra, media social (medsos) memegang peranan penting sebagaimana yang terjadi pada pilpres 2019.

“Medsos sangat efektif untuk pemilihan calon kepala daerah, ini tantangan serius bahwa hampir semua calon kepala daerah belum menggunakan apa yang dinamakan kalau istilah kerennya demokrasi digital, belum sama sekali,” urai Alfitra.

Lebih lanjut Alfitra menjelaskan, 220 cakada dari 270 cakada merupakan calon petahana dan 21 kotak kosong.

“Pilkada 2020 sangat menguntungkan petahana, sehingga ancaman paling serius adalah mesin politik birokrasi dan money politik, kalau money politik tidak hanya petahana tapi semua calon, sekarang ini hasil survey menyatakan 60 persen pemilih suka uang,” jlentreh Alfitra.

DKPP kata Alfitra bertugas mengawal, menjaga etik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD dan Bawaslu serta memeriksa laporan masyarakat yang berkaitan dugaan pelanggaran etik.

“pelanggaran etik yang dimaksud terkait integritas dan profesionalitas layanan terhadap peserta pilkada, sampai pilkada berakhir, KPU dan Bawaslu tidak boleh ngopi ngopi atau selfie bersama peserta pilkada, itu bisa dilaporkan,” tegas Alfitra.

Sementara itu anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) NTB, Prof Syarifudin menilai masih kurangnya balancing informasi. Padahal dalam dunia komunikasi dan informasi, Booth side issue itu harus sama.

“Kadang saya melihat ada sesuatu, saya pernah mencoba membandingkan 3 media, tapi saya ndak mau sebutkan medianya,”kata Syarifudin.

Tapi pada umumnya, atmosfir pendidikan politik oleh media khususnya dikota Mataram cukup bagus.  

Sedangkan pemimpin redaksi Lombok post, Joni Marthadinata menyatakan bahwa semua media memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak pemberitaan yang sama.

“Kami tidak menutupi bahwa ada beberapa calon yang memblok space agar mereka bisa di beritakan di posisi yang menonjol, tapi itu tidak mengurangi kesempatan pemberitaan calon lain,” kata Jhoni. (*)

Leave a Reply