Asosiasi Kepala Desa Tolak Pengurangan Dana ADD

Rapat Pengurus ASKAB

GrafikaNews.com - Kepala desa se kabupaten Banyuwangi menolak rencana Bupati Banyuwangi mengurangi besaran Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 sebesar 14,5 M.Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAB) Muansin saat di konfirmasi GrafikaNews melalui selulernya, Sabtu 13 Juni 2020 menegaskan, rata rata dana ADD akan berkurang sebesar 70 juta tiap desa.

"Berdasarkan rapat pengurus ASKAB yang dipimpin langsung ketua ASKAB, kami sepakat menolak rencana Bupati yang akan mengurangi dana ADD, sebab itu akan mengganggu pelayanan pemerintahan desa," kata Muansin.

Pria yang juga mantan wartawan itu menjelaskan, sebelumnya ADD dianggarakan sebesar Rp 156.723.639.000. Rencananya Bupati akan mengurangi anggaran menjadi 142.185.952.600 atau berkurang sekitar 14 miliar lebih.

"Kami menyadari ada pengurangan transfer dana pusat ke daerah karna wabah covid 19, tapi pemda seharusnya mencarikan alternatif lain guna menutup kekurangan tersebut, sehingga tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa," ketus Muansin.

Menurut Kades sidowangi itu, ADD mayoritas digunakan utk biaya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa, sehingga apabila sampai  dikurangi akan sangat berpengaruh dan mengganggu kondusifitas pmerintahan desa. Karenanya, Muansin berharap, pemda segera memutuskan agar segera mengalokasikan dana dari pos lain demi menutupi pengurangan transfer dari pusat ini.

Sebagai bentuk komitmen, para kepala desa menandatangani petisi diatas kain putih sepanjang 3 meter yang dipimpin langsung ketua ASKAB Anton Sujarwo di kantor desa Cluring Jum'at 12 juni 2020.


Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu di gelar hearing ASKAB,BPD,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama DPRD. Hasilnya, disepakati tidak ada pemotongan ADD. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan dari Bupati terkait keputusan tersebut.

"Kita sudah beberapa kali bertemu dengan kadis DPMD dan juga Bupati, mereka bilang akan mencarikan alternatif lain, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan, sementara kami selaku kepala desa bingung karena dituntut harus melakukan perubahan APBDES," urai Muansin.

Menyikapi tuntutan ASKAB, Anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi Vicky Septalinda saat dikonfirmasi via selulernya menegaskan dari awal DPRD bersepakat tidak ada pemotongan dana ADD. Sebab, pemotongan dana ADD itu akan berdampak pada banyak hal, misalnya insentif RT/RW. 

"Sebelum hari raya kemarin DPRD sudah menggelar hearing bersama ASKAB, BPD, dan Bahkan Eksekutif hadir, keputusannya DPRD merekomendasikan eksekutif tidak mengurangi dana ADD, sampai sekarang keputusan kitapun sama,"tegas srikandi PDIP itu.

Vicky mengapresiasi perjuangan kepala desa sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan virus covid 19, karnanya dirinya getol memperjuangkan hak hak pemerintah desa.

"Pemerintah desa sudah babak belur menangani covid 19, masak anggarannya mau di potong," kata Vicky.

Namun disisi lain, Vicky menyayangkan sikap ASKAB yang terkesan lambat dalam menindak lanjuti hasil hearing.

"Harusnya Askab mengawal persoalan ini sampai tuntas, dulu rame, habis hearing diam tidak ada kabar, sekarang gejolak lagi," sesal Vicky. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kusiyadi saat di konfirmasi via selulernya menegaskan bahwa pengurangan dana ADD disebabkan karna adanya pengurangan transfer dana dari pusat.

"Bukan Pemda yang mengurangi, tapi karna memang dana dari pusat berkurang, nah saat ini kita masih berupaya mencarikan alternatif alternatif lain, yang merumuskan dana itu ya tim anggaran," terang Kusyadi. (AM)